Beberapa hari terakhir pemerintah melakukan pembatasan akses media sosial (medsos). Hal itu diklaim untuk meminimalisasi penyebaran kabar bohong atau hoaks. 

Pembatasan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ini dibenarkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Ir. Herson B Aden, M.Si.

Baca juga : Kadis Kominfo Sampaikan Rencana FGD Capaian Tiga Tahun Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran

"Pembatasan akses medsos ini pada dasarnya hanya sebatas meminimalisir berita bohong," ujar Herson B Aden, Sabtu, 25 Mei 2019.

Namun walaupun dibatasi media sosial seperti whatsapp masih bisa dipakai untuk mengirim link dari berita dan video, baik itu benar atau isinya bohong. 

"Namun begitu saat berita ataupun video akan diakses pasti terjadi perlambatan. Di situlah penyebaran kabar bohong diminimalisasi,” jelasnya.

Baca juga : Refleksi 3 Tahun Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, Pemprov Gelar FGD Publikasi Media Selama 2 Hari

Herson menilai kebijakan pembatasan akses medsos tersebut sudah sangat tepat untuk meminimalisir penyebaran kabar bohong, terlebih jika dikaitkan dengan kondisi pascapenetapan hasil Pemilu sekarang. (MMC Kalteng)