“Kiranya kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kita bersama untuk lebih jauh berdiskusi tentang pelayanan informasi yang baik kepada publik. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini semoga bermanfaat bagi keterbukaan informasi publik di Prov. Kalteng menuju Kalteng Makin BERKAH,” pungkas Agus.

Disisi lain Komisioner KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Muhammad Syahyan dalam sepatah kata menyampaikan bahwa keterbukaan itu merupakan suatu amanah reformasi Tahun 1998. Itu adalah merubah sistem tata pemerintahan kita dari sistem pemerintahan yang dulunya tertutup berubah menjadi sebuah tata pemerintahan yang terbuka. Jadi keterbukaan informasi itu tidak lagi merupakan sebuah pilihan tetapi sudah menjadi keniscayaan sebuah daerah demokrasi seperti Indonesia ini.

“Oleh itu kami berharap kepada Prov. Kalteng agar memperhatikan anggaran untuk mendorong keterbukaan informasi di Pemprov. Kalteng untuk masa yang akan datang. Karena kita tidak bisa lagi untuk tidak terbuka. Jadi memang keterbukaan ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus sama-sama kita dorong. Jadi tidak hanya kewajiban KI, Kominfo dan PPID tapi untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Negeri kita ini harus berkoordinasi. Harus bekerja sama oleh semua pihak,” tandas Syahyan.

Sementara itu, Ketua KI Prov. Kalteng M Mukhlas Roziqin mengatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan bagian penting dari ketahanan sosial maka hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Keterbukaan informasi merupakan salah satu dari penyelenggaraan Negara yang baik, ujung tombak dan diharapkan mampu menciptakan partisipasi luas dari masyarakat,” kata Roziqin.

Roziqin menambahkan, pada UU keterbukaan informasi publik sejak dalam perencanaan, kelompok masyarakat boleh meminta informasi dalam rangka menambah pengetahuan, memberikan masukan dan kebijakan pada Pemerintah Daerah.

“Mari kita bersinergi bersama-sama, posisi KI adalah untuk mendorong bagaimana badan publik menjalankan amanah UU keterbukaan informasi publik dan melaksanakan badan publik seperti diatur dalam SLIP. KI Kalteng tentu berkomitmen terus mendorong tertujunya visi Kalteng BERKAH. Bermartabat ketika kita serius untuk mengawal badan publik agar berperingkat,” tukas Roziqin.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung dan virtual oleh Kepala Diskominfosantik Kabupaten/Kota, narasumber yakni Komisioner KI Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Muhammad Syahyan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan peserta Webinar. (Ay/Foto:Asep)

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng