Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Kegiatan Pembinaan Pemuda Remaja Antar Agama yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (30/7/2025).

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hamka saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk membentuk generasi pelajar sebagai agen perubahan yang positif dalam menjaga kerukunan serta menangkal hoaks dan ujaran kebencian, baik di lingkungan sekolah, media sosial, maupun masyarakat luas.

Baca juga : Buka Sosialisasi KIM, Herson B. Aden : Komunitas Informasi Masyarakat Dibutuhkan dalam Penyampaian Informasi Positif Bagi Masyarakat

“Di era digital saat ini penyebaran berita hoaks sangat marak karena hampir semua kalangan, khususnya remaja dan pelajar, dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui media sosial, portal berita, dan lainnya,” ujar Hamka saat membacakan sambutan Gubernur.

Ia berharap generasi muda memiliki kecerdasan sosial, mampu berinteraksi secara positif, menjalin hubungan timbal balik yang demokratis, serta memiliki wawasan kebangsaan dan kemampuan berpikir kritis untuk meraih kompetensi dan kemandirian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Penting bagi para pelajar untuk mengembangkan karakter kuat dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, demi menjaga kerukunan dan menolak hoaks serta ujaran kebencian,” imbuhnya.

Baca juga : Plt. Kadis Kominfo Kalteng Kunjungi Salah Satu Program Baru Ngulik Pada Diskominfo Kotawaringin Barat

Hamka pun berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda milenial di Kalteng.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Herson B. Aden, Kabid Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Erwindy, Kabag Kesra – non Pelayanan Dasar Biro Kesra Muhammad Ridho, serta para pemuda lintas agama. (Rkh/Foto:Riz)

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng

Baca juga : Puncak Monev Keterbukaan Informasi, KI Kalteng Gelar Penganugerahan Untuk Badan Publik