Kadis Kominfo : Setiap Badan Publik Wajib Membuka Akses Atas Informasi Publik - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
  • Sabtu, 17 Agustus 2019

Kadis Kominfo : Setiap Badan Publik Wajib Membuka Akses Atas Informasi Publik

DISKOMINFO PROV.KALTENG INFORMASI PUBLIK 23

Kepala Dinas Komunikasi, Informatik, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Diskominfo Prov. Kalteng) Ir. Herson B. Aden, M.Si menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi.

"Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas, dan kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi," ucap Herson saat membacakan sambutannya.

(Baca Juga : Samakan Persepsi, Diskominfo Kalteng Lakukan Pembinaan Ke Diskominfo Barsel)

Pembukaan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) diselenggarakan di gedung Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (26/07/2019).

"Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas," jelas Herson.

Herson menjelaskan lingkup badan publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 ini meliputi lembaga yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum mapun yang tidak berbadan hukum.

"Seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri," tuturnya.

"Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki," ujarnya. (MMCKalteng)

Kalteng Berkah

Inovasi “Si Terang Masif” Untuk Mewujudkan Kotim Dan Kalteng Terang Meraih Peringkat 1 LAN Awards Tahun 2019

17 Agustus 2019 17:20

MMCKalteng - Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah patut berbangga atas pencapaian Dinas ...


Gubernur Kalteng Beserta Isteri Saksikan Penampilan Tim Kesenian Kalteng di Istana Negara

17 Agustus 2019 16:59

MMCKalteng - Jakarta - Tim kesenian Provinsi Kalimantan Tengah menampilkan penampilan Tarian yang be ...


BPK-RI Perwakilan Kalteng Raih Peringkat 1 Penghargaan Layanan Keterbukaan Informasi Tingkat Instansi Vertikal

17 Agustus 2019 14:57

MMCKalteng - Palangka Raya - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan monito ...


Galeri Foto